entry image

Rapat Lintas Sektoral Persiapan Fasilitas Sertifikasi Halal


DISTAPANG SEMARANG. Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang mulai tahun anggaran 2019 berencana mendorong dan memfasilitasi masyarakat yang sudah mendapatkan sertifikasi PIRT (Produk Industri Rumah Tangga) untuk mendapatkan sertikasi halal.

Pengadaan sertifikasi halal di Indonesia tentunya sangat penting mengingat banyaknya sebab yang harus diperhatikan seperti negara Thailand dan Jepang yang menerapkan sertifikasi halal walaupun masyarakat yang beragama Islam termasuk minoritas. Karenanya Indonesia yang mayoritas penduduknya bergama Islam seharusnya tidak mengabaikan masalah sertifikasi ini.
 
Manfaat Sertifikasi Halal bagi Konsumen antara lain dapat memberikan ketenangan bagi konsumen karena kebanyakan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam yakin bahwa kehalalan adalah sebagai tanda penting bagi suatu produk aman dikonsumsi atau digunakan, selain itu juga menjamin suatu produk tersebut aman dikonsumsi dan dipakai. Sedangkan manfaat sertifikasi halal bagi produsen diantaranya produk akan memiliki Unique Selling Point (USP), memiliki kesempatan meraih pasar halal global, meningkatkan kepercayaan konsumen.
 
 
Berlangsung di ruang rapat Dinas Ketahanan Pangan pada hari ini, tanggal 16 Januari 2019 dimulai jam 09.00 sampai dengan jam 11.50 WIB dihadiri oleh perwakilan dari beberapa Dinas terkait diantaranya : Dinas Perdaganagan Kota Semarang; Dinas Pariwisata Kota Semarang; Dinas Kesehatan Kota Semarang; KADIN Kota Semarang; LPPOM MUI Jawa Tengah; LP2K Jawa Tengah. Rapat dipimpin oleh Ka. Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Drs. Sapto Adi Sugihartono, M.M. dan dimoderatori oleh Ka. Bidang Kemananan Pangan Dra. Evi Ratnaningrum, APT, M.Kes.
 
Dalam rapat tersebut, Bapak Imam dari LP2POM MUI menyampaikan masukannya bahwa untuk mewujudkan kuliner yang halal harus bersinergi dengan Dinas terkait, beliau merekomendasikan beberapa tempat kuliner nyaman dinikmati/ dikonsumsi untuk difasilitasi sertifikasi halal diantaranya  wisata kuliner Kota Lama, Simpang Lima, Pusat oleh oleh di Pandanaran dan Miroto. Adapaun kendalanya menurut beliau, UKM harus punya sertifikat PIRT terlebih dahulu, kurangnya marketing dan promosi. Sehingga tahap awal untuk menarik Wisata Halal  sebagai Ikon kuliner halal perlu senergi dengan Dinas terkait untuk promosi, jenis pangan menyesuaikan sasaran wisatawan asing ( makanan jepang, cina, arab   ) atau  domistik. Beliau juga menginformasikan ada beberapa UKM yang produknya sudah mempunyai sertifikat Halal  yaitu Wingko merk "Kereta Api".
 
Sebagai tambahan informasi : Halal merupakan tanggung jawab  LP2POM MUI, sedangkan Thoyyiban merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan dan BBPOM ; Dinas UKM,Disperindag ,Dinas Perikanan,Dinas Peternakan Provinsi sudah mengadakan pelatihan tentang produk yang aman , higienes, sanitas, dan halal ; Sertikat Halal saat ini masih bersifat sukarela ; Berkaitan Undang Undang 33 ke depan semua produk  harus punya sertifikat Halal
 
 
Bapak Kharis dari Dinas Pariwisata Kota Semarang mengapresiasi rencana Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang dalam memfasilitasi Sertifikat Halal tersebut. Beliau juga menyampaikan bahwa hal ini merupakan Isu hangat terutama dari Timur Tengah, Asean. Dalam pelaksanakan sertifikasi Halal tersebut untuk kuliner yang berada di Semawis dirasa kurang tepat mengingat kuliner di Semawis diperuntukkan untuk warga keturunan. Adapun Bapak Harry dari KADIN KOTA SEMARANG menyampaikan adalah tepat jika Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan rencana fasilitasi sertikisai halal karena Semarang Kota Kuliner. Beliau mengusulkan untuk sosialisasi di sekitar Masjid Agung ( destinasi wisata religi) yang operasionalnmya pagi sampai malam dan dipastikan 24 jam.
 
Bapak Nyoman dari Dinas Perdagangan Kota Semarang menyampaikan bahwa pangan yang aman dan halal terhadap PKL mulai Januari 2019 diserahkan ke Dinas Perdagangan Kota Semarang. Beliau mengusulkan perlunya pendataan PKL di sentra kuliner yang sudah punya sertifikat PIRT dan/atau Halal, dikarenakan makanan yang disajikan apakah dijamin betul2 aman dan halal. Sedangkan Bapak Suwarno dari Dinas Kesehatan Kota Semarang menyampaikan bahwa uji coba wisata Halal ini akan menarik wasatawan, semakin banyaknya kunjungan wisatawan. Masih menurut beliau, Keputusan Menkes No 942/ 20103 DKK melakukan Pembinaan dan pengawasan Pangan bekerja sama dengan Puskesmas / Kelurahan. Untuk pendataan, penyuluhan Keamanan Pangan, menerbitkan Sertifikat    PIRT maupun Sertikasi Halal harus ada yang lebih berwenang. Bapak Teguh  dari KADIN Kota Semarang mempertanyakan beaya pembuatan sertifikasi Halal ini gratis atau tidak, dan memberi masukan alangkah baiknya apabila pelaksanaannya dimulai dari UKM yang sudah terdata dan jelas keberadaannya.
 
Masukan Bapak Muhfid perwakilan dari LP2K menyampaikan bahwa hal ini sejatinya merupakan kebutuhan bagi konsumen maupun pelaku  usaha pangan. Namun kenyatanya apakah masyarakat sudah menjadikan Halal menjadi need ( kebutuhan ). Untuk itulah perlu membangun pandangan bahwa Halal adalah merupakan kebutuhan bagi konsumen maupun pelaku usaha pangan. Sertifikat Halal harus berjalan seiring dengan pangan aman ( bebas dari bahan berbahaya ). Lanjut beliau, ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan : Pembinaan ( Sertifikat Halal  jangka panjang), Pengawasan dan Regulasi halal baru berlaku tahun 2019. 
 
Sebagai penutup, Bapak Drs. Sapto Adi Nugroho, M.M menyampaikan bahwa pada prinsipnya Dinas terkait setuju diadakan fasilitasi sertifikat Halal pada Resto Halal, Kuliner oleh oleh Semarang, Kuliner di Simpang Lima dan Masjid Agung. Untuk lokasi di Simpang Lima perlu ditentukan Blok yang mana, ditentukan sesuai dengan produk yang ingin disertifikatkan. Lanjut beliau, perlu pendataan terlebih dahulu tentang PIRT dll lewat dinas Perdagangan melalui ketua Paguyuban PKL setempat. Data PKL bisa didapat dari Dinas Perdagangan.
 
Sedangkan Ibu  Dra. Evi Ratnaningrum, APT, M.Kes. merangkumkan bahwa Lokasi pelaksaan fasilitasi sertifikasi halal adalah di Simpang Lima, meminta bantuan Dinas Perdagangan untuk data PKL simpang Lima, Dinas Kesehatan dimohon bantuannya mohon bantuannya memberikan data untuk PKL yang layak sehat dengan syarat domisili dan sebaginya, Dinas Pariwisata mohon bantuan untuk promosi dalam hal Wisata Halal tersebut. Untuk tindak lanjuut mohon bantuan semua Dinas terkait untuk bisa terlaksananya Ikon Kuliner halal di Kota Semarang. Mohon bantuan pendampingan dari Lp2K dan Kadin
 
Tidak hanya bermanfaat bagi produsen saja, sertifikasi halal dari MUI atau lainnya ternyata sangat berguna untuk membangun kepercayaan kepada konsumen. Jadi mari pastikan produk pangan Kota Semarang telah mengikuti pembuatan sertifikasi ini sampai selesai sehingga memiliki sertifikasi halal resmi dari LPPOM MUI dengan lancar yang pada gilirannya masyarakat Kota Semarang juga sangat diuntungkan dari aspek keamanan pangan maupun aspek bertambahnya wisatawan lokal maupun mancanegara. (***)